Mediasenior/Bandarlampung/Sport/14062024
---- Rapat koordinasi Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI) Provinsi Lampung dengan seluruh pengurus dan manajer cabang olahraga
lolos Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung di ruang rapat KONI
Lampung, memberikan beberapa informasi penting terkait keberlangsungan PON di
Aceh-Sumut 2024.
Ketua Harian, Brigjen TNI (Purn) Amalsyah Tarmizi menegaskan
bahwa PON XXI 2024 sudah dipastikan akan berlangsung September 2024.
Ini ditegaskan sesuai rapat koordinasi yang dilakukan
pemerintah pusat terkait PON XXI yang diputuskan akan berlangsung di dua
provinsi ujung Sumatera itu, dan ditetapkan mulai tanggal 8-20 September 2024.
“Kita sudah mendengar kabar tentang keputusan rapat
terbatas menteri terkait PON sudah dipastikan berlangsung di dua provinsi Aceh
dan Sumut. Jadi kalau mendengar desas-desus terkait mau ditunda itu tidak
benar. Makanya kita terus fokus untuk menuju ke PON XXI,” kata Amalsyah
mengawali rapat koordinasi tersebut.
Terkait anggaran, Amalsyah juga menegaskan bahwa dalam
persoalan aturan, terutama dalam urusan keuangan dan pertanggungjawabannya,
KONI Lampung tetap memegang teguh aturan yang ditetapkan pemerintah.
Demikian secara tegas diungkapkannya saat rapat
koordinasi dengan pengurus dan manajer cabang olahraga lolos PON di ruang rapat
KONI Lampung, Jumat 14 Juni 2024.
“Kami tetap pada prosedur dan aturan yang berlaku dari
pemerintah, terutama terkait soal keuangan dan pertanggungjawabannya. Ini soal
aturan yang ada di KONI Lampung. Kami harus patuh, karena ini adalah uang
rakyat yang dipercayakan kepada kita semua dan harus dipertanggungjawabkan.
Jadi mekanismenya jelas. Ini bukan mempersulit,” tegas Amalsyah.
Dengan sering melakukan komunikasi lewat rapat koordinasi
seperti ini, lanjut Amalsyah, artinya KONI memberikan peluang untuk komunikasi
dan mempermudah sistem yang bisa dilakukan pengurus cabor yang terkait dengan
KONI Lampung.
“Sering kita rakor ini kan agar terus terjalin informasi
dengan perkembangan yang baru, agar tidak mampet informasi dan komunikasi.
Jangan ada justifikasi kami mempersulit cabor terutama urusan bantuan peralatan
dan lain-lain. Dengan system yang kami sampaikan ini, maka bentuk dari
kemudahan dan agar semua berjalan lancar dan terbuka,” tambahnya.
Semua proses, lanjut Amalsyah, bisa dikomunikasikan
dengan petugas atau pejabat pembuat komitmen (PPK), agar tidak keliru dalam
melaksanakan pengadaan.
Sementara Zaldi, PPK yang menangani beberapa urusan dari
KONI Lampung juga mempersilahkan untuk melakukan komunikasi dengannya.
“Silahkan hubungi saya untuk proses yang kira-kira teman-teman pengurus cabor
belum jelas, secepatnya karena berpacu dengan waktu,” katanya.
Pengadaan peralatan memang sangat penting menunjang
prestasi, namun sebagai konsekuensi dari pengeluaran anggaran diperlukan proses
administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami siap berkonsultasi kepada seluruh cabor pengguna
anggaran agar tertib administrasinya baik. Tentu semua diperlukan kerjasama
satu sama lain. Beberapa persyaratan harus dipenuhi dengan skala prioritas yang
bisa dikomunikasikan secepatnya,” kata dia.
Sebagai informasi tambahan, dalam rapat terbatas Presiden
dengan menteri terkait PON, yang hasilnya disampaikan oleh Menpora Dito
Aryotedjo kepada wartawan, bahwa Presiden berpesan PON XXI harus sukses
administrasi, prestasi dan penyelenggaraan. Menpora juga akan membentuk satuan
tugas pemantau perkembangan persiapan tuan rumah secara berkala.
Pembukaan PON akan dilakukan di Aceh dan penutupan di
Sumatera Utara. (don)
Berikan Komentar